Bahan Bocoran Jawaban Soal Tes Wawasan Kebangsaan TWK CPNS

 0
Bahan Bocoran Jawaban Soal Tes Wawasan Kebangsaan TWK CPNSby Adminon.Bahan Bocoran Jawaban Soal Tes Wawasan Kebangsaan TWK CPNSTes Wawasan Kebangsaan CPNS 2014 merupakan salah satu tes kompetensi dasar yang wajib diikuti oleh para peserta dalam uji seleksi penerimaan CPNS. Tujuan diberlakukannya Tes Wawasan kebangsaan adalah untuk menguji kemampuan penguasaan materi kebangsaan Indonesia dari para peserta tes yang terdiri atas UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi […]

tes wawasan kebangsaan twk cpns 2014 Bahan Bocoran Jawaban Soal Tes Wawasan Kebangsaan TWK CPNSTes Wawasan Kebangsaan CPNS 2014 merupakan salah satu tes kompetensi dasar yang wajib diikuti oleh para peserta dalam uji seleksi penerimaan CPNS. Tujuan diberlakukannya Tes Wawasan kebangsaan adalah untuk menguji kemampuan penguasaan materi kebangsaan Indonesia dari para peserta tes yang terdiri atas UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Pancasila merupakan bentuk ideologi dasar bagi suatu negara bernama Indonesia. Kata Pancasila terdiri atas dua kata yang diambil dari bahasa sanskerta, yaitu panca yang artinya adalah lima dan sila yang artinya adalah asas atau prinsip. Pancasila dapat disimpulkan sebagai suatu pedoman dan rumusan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima bentuk sendi yang utama dalam penyusun pancasila atau yang biasa dikenal dengan lima sila dalam pancasila. Kelima sila tersebut tercantum pada paragraf ke 4 pembukaan yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terdapat perubahan urutan dan kandungan dari lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap ketika pada masa dimana dirumuskannya Pancasila pada tahun 1945, pada saat ini tanggal 1 juni masih tetap diperingati dan diakui oleh negara sebagai hari lahirnya Pancasila.

Sejarah Dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara yang diakui dan resmi diawali dari usulan pendapat pribadi yang diutarakan di dalam BPUPKI yakni lima dasar negara yang diutarakan dari Muhamad Yamin dalam pidatonya pada waktu 29 mei 1945. beliau menyatakan bahwa kelima sila yang dimasukkan ke dalam rumusan itu memiliki akar dari suatu peradaban, sejarah, agama, dan hidup ketatanegaraan yang sudah sejak dahulu kala dan  telah lama berkembang di wilayah negara Indonesia sebelumnya. Pancasila oleh Soekarno yang diutarakan pada waktu 1 juni 1945 dalam pidato dadakan yang pada kemudian hari dikenal oleh orang dengan judul lahirnya pancasila. Setelah rumusan pancasila diakui serta dianggap sebagai dasar negara yang secara konstitusi resmi beberapa dokumen penetapannya seperti rumusan pertama yaitu Piagam Jakarta pada waktu 22 juni 1945. Rumusan kedua yang tertuang ke dalam pembukaan undang-undang dasar ketika 18 agustus 1945. Rumusan ketiga yang disebutkan di dalam mukaddimah pembukaan konstitusi republik Indonesia serikat ketika 27 desember 1949. Rumusan keempat yang disebutkan didalam undang-undang dasar sementara yang diterbitkan pada 15 agustus 1950. Dan rumusan kelima yang sebenarnya merupakan cantuman rumusan kedua yang serta dilengkapi oleh rumusan pertama yang merujuk pada dekrit presiden 5 juli 1959.

Pancasila digali dari bumi Indonesia merupakan dasar negara yang merupakan sumber sumber dari segala sumber hukum yang diakui dan dipatuhi di dalam wilayah negara kita. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta member petunjuk bagi masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni sebagai masyarakat makmur dan adil yang merata secara spiritual maupun material berdasarkan pancasila yang terkandung ke dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang berdaulat, berkedaulatan rakyat,, dan bersatu dalam ruang lingkup situasi gambaran perikehidupan bangsa yang tenteram, aman, dinamis, dan tertib, serta dalam lingkungan pergaulan antar bangsa lain secara regional maupun internasional dalam hal ini secara dunia yang bersahabat, damai, merdeka, dan tertib. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang dijunjung tinggi, bukan sekedar karena ditemukan dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Rumusan pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itulah yang digunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 agustus 1945 dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Seperti yang telah ditunjukan oleh ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara tersendiri, terpisah dari keseluruhan sila lainnya. Memahami atau member arti setiap sila secara terpisah dari sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang pancasila. Filsafah pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah ditemukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundang-undangan negara Indonesia yaitu di dalam pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 juni 1945. Dalam naskah politik yang bersejarah, tanggal 22 juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan UUD 1945. Dalam naskah pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV. Dalam mukadimah konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1945, alinea IV. Dalam mukadimah UUDS RI tanggal 17 agustus 1950. Dan di dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah dekrit presiden RI tanggal 5 juli 1959.

UUD 1945 sendiri merupakan salah satu bentuk dari hukum dasar tertulis, yang merupakan konstitusi pemerintahan negara republik Indonesia yang diakui dan dijalankan sampai saat ini. Pengesahan UUD 1945 sebagai suatu bentuk undang-undang dasar negara dilakukan melalui PPKI pada waktu 18 agustus 1945. Pada waktu 27 desember 1949, Negara Indonesia menganut sistem konstitusi RIS, dan mulai pada tanggal 17 agustus 1950 di negara kepulauan ini berlaku UUDS 1950. Dekrit presiden 5 juli 1959 kemudian mengembalikan pemberlakuan UUD 1945, dengan persetujuan dalam rapat melalui cara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 – 2002. UUD 1945 diubah sebanyak 4 kali amandemen, yang mengubah bentuk serta sistem penyusunan lembaga-lembaga dalam alur ketatanegaraan republik Indonesia. Sebelum adanya suatu perubahan, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab yang berisikan 37 pasal yang didalamnya terdapat 65 ayat yang dimana dari 16 ayat berasal dari 16 pasal yang rupanya hanya terdapat 1 ayat dan 49 ayat yang kemudian berasal berdasarkan 21 pasal yang setelah ditelusuri terdapat 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, lalu ditemukan 2 ayat aturan tambahan, serta penembahan ayat penjelasan. Setelah diubah menjadi 4 kali amendemen, UUD 1945 pada saat itu terdiri atas 16 bab yang dibagi menjadi 37 pasal lalu kemudian berisikan 194 ayat dengan penambahan 3 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan. BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 april 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. rancangan naskah  UUD 1945 Indonesia disusun pada masa sidang ketua BPUPKI tanggal 10 hingga 17 juli 1945. Lalu kemudian pada Tanggal 18 agustus 1945, PPKI melakukan pengesahan terhadap UUD 1945 sebagai cikal bakal undang-undang dasar negara republik Indonesia.

Dalam jangka waktu dari tahun 1945 sampai dengan 1950, UUD 1945 tidak dapat dilakukan serta dilaksanakan secara konsisten sepenuhnya karena rakyat Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa diberlakukannya konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 hingga 1940 sistem pemerintahan Indonesia mengadopsi sistem parlementer. Pada periode UUD Sementara pada tahun 1950 dilakukan pemberlakuan sistem demokrasi parlementer yang sering dikenal sebagai demokrasi liberal. Sehingga ketika jatuh tanggal 5 juli 1959 memberikan penerangan akan dekrit tentang dibubarkannya dewan konstituante serta diadakan pemberlakuan kembali UUD 1945 yang pertama serta dinonaktifkannya UUDS 1950. Karena keadaan situasi dan kondisi politik pada sidang konstituante 1959 yang ketika itu terjadi saling tarik ulur kepentingan antar berbagai partai politik sehingga tidak dapat menghasilkan suatu UUD baru, maka tepat ketika tanggal 5 juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang pada bagian salah satu didalam isinya adalah pemberlakuan kembali UUD 1945 yang pertama sebagai undang-undang dasar. Pada periode ini, terdapat banyak sekali ketimpangan serta penyimpangan akan UUD 1945, diantaranya ketika presiden dapat menentukan jabatan ketua dan wakil ketua parlemen yaitu MPR/DPR dan MA serta wakil ketua DPA diakui sebagai menteri negara. MPRS menetapkan bahwa Soekarno sebagai presiden indonesia yang diakui secara seumur hidup. Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan serangan G30SPKI.

Pada waktu masa orde baru, pemerintah republik indonesia menyatakan akan mematuhi dan menjalankan UUD 1945 yang asli dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Pada waktu masa Orde Baru, UUD 1945 bisa dikatakan sebagai bagian dari konstitusi yang sangat sakra dan tidak dapat diganggu gugatl, contohnya ketika sejumlah peraturan seperti ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menerangkan akan MPR memiliki ketetapan untuk menjaga serta mempertahankan UUD 1945, tidak akan melakukan perubahan apapun terhadapnya. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 mengenai Referendum yang menjelaskan apabila MPR memiliki kehendak mengubah UUD 1945, harus terlebih dulu meminta pendapat rakyat melalui pemberlakuan referendum. Undang-undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, yang mengaplikasikan sistem pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983. Pada masa reformasi awal yaitu 21 mei 1998 – 19 oktober 1999 atau lebih dikenal sebagai masa transisi. Ketika masa sejak Presiden Soeharto dilakukan pergantian dengan B.J Habibie sampai dengan terlepasnya  provinsi Timor Timur dari RI.

Masa awal Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 yang salah satu darinya mengenai tuntutan Reformasi 1998 adalah diperbolehkannya untuk perubahan amandemen terhadap sebagian dari UUD 1945. Latar belakang dari diperbolehkannya tuntutan terhadap perubahan UUD 1945 antara lain karena pada waktu zaman Orde Baru, kekuasaan tertinggi masih dipegang oleh MPR dan pada realitasnya bukan berada di lengan rakyat, kekuasaan yang dapat dikatakan terlalu besar pada seorang presiden, adanya pasal yang ttidak jelas atau sering disebut multitafsir, serta pernyataan rumusan UUD 1945 mengenai semangat dalam melakukan ketiagan penyelenggaraan negara yang kemungkinan belum dapat sesuai dengan didukung oleh ketentuan konstitusi. Tujuan dalam melakukan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah agar dapat menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara demorkasi dan negara hukum, juga hal lain yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. dan perkembangan aspirasi nasional Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan dalam bentuk kesatuan atau agar lebih mudah diingat sering juga disebut sebagai NKRI, serta memperjelas sistem pemerintahan presidensial.

Bhinneka tunggal ika adalah moto atau semboyan Indonesia yang berasal dari bahasa jawa kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, kepercayaan, dan agama. Kalimat ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke 14.

Secara mendalam bhinneka tunggal ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, ras, agama, adat, kesenian, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebagnsa dan setanah air. Dipersatukan dengan lagu kebangsaan, bendera, mata uang, bahasa, dan lain-lain yang sama. Kata bhinneka tunggal ika juga terdapat pada lambang negara republik Indonesia yaitu burung garuda pancasila. Di kaki burung garuda pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan bhinneka tunggal ika. Makna bhinneka tunggal ika yaitu walaupun negara dan bangsa Indonesia memiliki banyak aneka ragam suku bangsa yang membawa adat-istiadat dan kebudayaan masing-masing yang bermacam-macam serta aneka jenis bentuk dan keindahan kepulauan yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya dapat memiliki arti bahwa itu merupakan suatu bentuk simbol persatuan yaitu negara dan bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut tidak dapat menjadi alasan sebagai melihat perbedaan yang dapat menyebabkan pertentangan namun hal ini dapat membalikkan keadaan menjadi lebih memiliki rasa bersatu dalam suatu satu kesatuan yang justru menimbulkan kekayaan makna dan sifat persatuan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Prinsip nasionalisme negara ini diperoleh dari susunan dalam suatu kesatuan majemuk yang tunggal yaitu kesatuan sejarah, yaitu bangsa dan masyarakat Indonesia berkembang dan tumbuh dalam menjadi bagian suatu proses sejarah. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam bagian suatu proses sejarah yang serupa juga mengalami nasib sepenanggungan yang serupa yaitu menderita akibat siksaan oleh penjajah dan ingin mencapai kebahagiaan bersama. Kesatuan kebudayaan, yaitu memiliki aneka jenis kebudayaan yang berkembang serta terus menjadi suatu bentuk kebudayaan secara lokal maupun nasional. Kesatuan atas kerohanian, yaitu adanya cita-cita, ide, dan nilai kerohanian yang secara gamblang tertulis di dalam pancasila. Berdasarkan prinsip nasionalisme yang dirumuskan ke dalam sila ketiga tersebut dapat dijelaskan memang mengenai nasionalisme pada periode perjuangan pergerakan kemerdekaan ketika dijajah dari bangsa lain diluar Indonesia memiliki peranan historis yaitu bersama-sama dapat serta merta mewujudkan impian proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945. Jadi persatuan Indonesia dapat disimpulkan sebagai jsemangat perjuangan dan jiwa kemerdekaan RI.

Cita-cita bangsa untuk menggapai Indonesia yang merdeka dalam bentuk organisasi modern baik berdasarkan paham kebangsaan, agama islam, ataupun sosialisme itu dicetus oleh didirikannya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Perhimpunan Indonesia, Parindo, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Integrasi di dalam pergerakan untuk memperoleh impian itu pertama kali dibentuk melalui terciptanya suatu federasi yang mencakup seluruh organisasi politik atau organisasi masyarakat yang didirikan pada waktu itu yaitu permufakatan perhimpunan politik kemerdekaan Indonesia, Semangat serta tekad bulat untuk mewujudkan persatuan Indonesia kemudian makin bergelora dalam ikrar sumpah pemuda yang dicetuskan oleh beberapa pemuda perintis kemerdekaan ketika 28 oktober 1928 di Jakarta. Berdasarkan sumpah pemuda terdapat tiga hal yang menerangkan aspek persatuan Indonesia, yaitu aspek satu nusa yang berarti aspek wilayah yang sebagai perlambangan untuk disatukan adalah wilayah daerah daratan serta pulau-pulau yang tadinya dikenal orang pada waktu itu sebagai Hindia Belanda yang masih dijajah oleh Belanda. Ini untuk pertama kali dalam sejarah perjuangan indonesia secara tegas para pejuang kemerdekaan mengklaim secara sepihak wilayah yang masuk dan akan dijadikan wilayah Indonesia ketika nani akan merdeka. Aspek satu bangsa yang berarti memberikan nama baru atas kumpulan dari berbagai suku-suku bangsa lokal tradisional yang bermukim di wilayah daratan dan pulau-pulau yang sebelumnya dinamakan Hindia Belanda yang tadinya dijajah oleh Belanda memplokamirkan satu nama suatu bangsa baru sebagai bangsa Indonesia. Ini merupakan awal mula dimana tercipta rasa nasionalisme sebagai kesatuan dalam bangsa yang lahir dan bermukim di wilayah sabang sampai merauke. Aspek satu bahasa yang berarti agar wilayah daerah daratan dan kepulauan dari suatu bangsa baru yang berisi kumpulan dari berbagai bahasa dan suku dapat melakukan hubungan komunikasi dengan baik maka digunakanlah sarana bahasa Indonesia yang merupakan penjelmaan dari bahasa melayu melalui pembaharuan yang memasukan suasana pergerakan kepada Indonesia yang merdeka. Pada waktu ini saat dimana pertama kali para pejuang kemerdekaan mengumumkan bahasa yang akan digunakan negara Indonesia yang akan merdeka kelak yaitu bahasa Indonesia. Klik download software dan bahan materi kisi-kisi ujian cpns 2014 dengan klik disini.

Related Posts